Redaksi
BANDAR LAMPUNG – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung melalui PLN UP3 Tanjung karang memastikan pembayaran vendor SPK-SR cepat terealisasi dalam waktu dekat.
Hal tersebut dikatakan sejumlah vendor rekanan PLN kepada awak media, Rabu (2/6/2025).
“Kami diminta PLN untuk segera menagihkan dan dalam waktu dekat berkas harus sudah beres,” terang salah satu direktur rekanan PLN kepada neo-radar.com melalui sambungan telp, Rabu.
Namun demikian, diungkapkannya, bahwa birokrasi penyelesaian pemberkasan di PLN tidak semudah yang dibayangkan. Selain menyita waktu, untuk mendapatkan data terkait dengan Tata Usaha Gudang (TUG) vendor juga mesti menunggu. Sehingga pencapaian penagihan tidak sesuai dengan waktu kesepakatan.
“TUG 10 biasanya jadi kendala. Belum masalah nilai yang sering revisi, belum lagi pejabatnya yang pindah tugas, adalagi pejabatnya posisinya lagi touring apalah istilahnya kunjungan gitu.., terus kadang kita diminta untuk segera menagihkan. Dan macam-macam agendanya. Akhirnya yang terkesan lambat vendornya. Padahal yang punya birokrasinya bukan kami mereka itulah,” keluhnya.
Sementara, direktur rekanan yang lain meminta PLN UID Lampung serius mengawasi pengelolaan penggunaan anggaran di UP3 Tanjung karang. Menurutnya, masalah penagihan adalah masalah klasik, dan masalah pembayaran adalah masalah hak.
PLN juga diminta untuk tidak melakukan retorika kosong terutama terkait dengan pembayaran rekanan.
“Kita akan lihat dulu beberapa waktu kedepannya sampai mana keseriusan PLN. Jangan kemudian kami dibawa dalam birokrasi yang rumit. Yang kami fahami adalah kewajiban pekerjaan dan hak sesudahnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan berbeda, pihak Keuangan PLN UP3 Tanjung karang menyatakan keseriusan mereka dalam mengelola pembayaran rekanan. Bahkan dianjurkan untuk semua rekanan dapat menagihkan setiap bulannya apabila berkas telah selesai.
“PLN serius kok bos..! Tidak ada yg salah untuk tagihan setiap bulan menagih, Klu berkas tagihan tidak salah, pasti lanjut VIP. Kalau tidak kita verifikasi dan langsung masuk VIP juga tetep ditolak, dan tidak bisa lanjut ke proses bayar,” terang salah satu pegawai keuangan UP3 Tanjung karang yang namanya enggan disebutkan belum lama ini.
Lebih lanjut, komentar juga datang dari ketua salah satu Asosiasi kelistrikan di Lampung yang namanya enggan disebutkan. Ia mengatakan siap menegur PLN secara resmi terkait dengan rumitnya proses pembayaran SPK-SR. Menurutnya PLN sendiri harus sinergi dengan lini bawahnya sendiri.
Dimana data-data yang sekiranya bakal dibutuhkan oleh rekanan untuk penagihan sudah terpolarisasi dan teraktualisasi dengan terpadu dalam sistem yang terintegrasi oleh PLN. Sehingga dengan cara demikian tidak adalagi kerumitan dalam melakukan pekerjaan terutamanya pembayaran pekerjaan vendor.
“Kalau ada yang mengatakan menagih di PLN itu rumit yess.. itu benar. Soalnya kurasa kurangnya komunikasi antar pihak yang berkepentingan sendiri didalam PLN. Jadi bukan rekanan yang lambat, ini hak loh.. coba dilancarkan saja harmonis diliat,” tandasnya.
Laporan: Redaksi 😉
